PBB

1.      Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Masuknya kembali belanda ke Indonesia dengan membonceng sekutu ternyata berakibat konflik yang berkepanjagan antara Indonesia dengan Belanda. Untuk itu bangsa Indonesia berjuang dengan cara diplomasi maupun kekuatan senjata.

 Pada tanggal 31 juli 1947 India dan Australia mengajukan masalah-masalah Indonesia Belanda ini kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang Dewan keamanan mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui perwasitan(arbitrase) atau dengan cara damai.

 Perwakilan Indonesia dalam sidang Dewan keaman PBB yaitu Sultan Syarir dan H.Agus salim,Sultan Syarir  menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda adalah penbentukan komisi pengawas dalam pelaksanaan revolusi dewan keamanan. Di tambah pula agar dewan keamanan menerima usul Australia secara keseluruhan dan penarikan pasukan Belanda ke tempat kedudukan sebelum Agresi Militer.

Ø  Peranan PBB Melalui KTN ( KOMISI TIGA NEGARA )

     Pada Tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda secara resmi melakukan Agresi Militer I terhadap Indonesia. Aksi militer Belanda tersebut menimbulkan reaksi dunia luar. Di antara negara yang tampil mendukung Indonesia adalah Australia & India. Australia mendukung Indonesia karena Ingin menegakkan perdamiaan & keamanan dunia sesuai dengan piagam PBB.Sedangkan India mendukung Indonesia karena solidaritas sama-sama Bangsa Asia juga senasib karena sebagai bangsa yang menentang penjajahan. Peranan PBB dalam ikut menyelesaikan pertikaian Indonesia dengan Belanda diwujudkan dengan dibentuknya Badan Perdamaian yang bertugas menengahi perselisihan dan menjadi mediator dalam perundingan perdamaian Indonesia Belanda. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi tercatat beberapa badan Perdamaian yang dibentuk PBB untuk Indonesia adalah :

·         Komisi Tiga Negara(KTN) dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 sebagai reaksi PBB terhadap Agresi Militer Belanda I. Lembaga ini beranggotakan 3 negara :

·         1)      Australia (dipilih oleh Indonesia)            : Richard Kirby

·         2)      Belgia (dipilih oleh Belanda)                  : Paul Van Zealand

·         3)      Amerika Serikat (pihak netral)  : dr. Frank Graham

·         Badan ini berperan dalam :

o    mengawasi secara langsung penghentian temabak menenmbak sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB

o    memasang patok-patok wilayah status quo yg dibantu oleh TNI

o    mempertemukan kembali Indonesia Belanda dalam Perundingan Renville.

     

 Perjuangan Diplomasi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan

        1.Perundingan Linggarjati (25 Maret 1947)

Perundingan di Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain sebagai berikut:

• Inggris, sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn.
• Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua), Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), Dr. A.K Gani (anggota).
• Belanda, diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan Van Pool (anggota).

Hasil perundingan linggarjati ialah;

Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Madura dan Sumatera

Belanda-RI setuju untuk membentuk sebuah Negara Indonesia Serikat

Belanda dan NIS akan membentuk Uni Indonesia Beanda .

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengingkari P. Lingarjati dengan melakukan Agresi Militer I. Tindakan inilah  yang menimbulkan reaksi internasional dan yang pada akhirnya PBB membentuk Komisi Tiga Negara.

2.Perundingan Renville

Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Berikut ini adalah pihak-pihak yang menghandiri Perundingan Renville:

1. PBB sebagai mediator, diwakili oleh Grank Graham (ketua) dan Richard Kirby (anggota).

2. Delegasi Belanda, diwakili oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmodjo (ketua).

3. Delegasi Indonesia, diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin (ketua).

Perundingan Renville di prakarsai oleh Komisi Tiga Negara Perundingan diadakan diatas geladak Kapal USS Renville milik AS yang sedang berlabuh di Tanjung Priok.

·         Hasil perundingan :

-diadakan persetujuan gencatan senjata

            -disetujui garis demarkasi yangf memisahkan RI dengan kekuasaan Belanda

             -TNI harus ditarik dari daerah kantong (milik Belanda) ke daerah RI di Yogyakarta

 Perundingan Renville yang ditandatangani kedua belah pihak tersebut mengakibatkan posisi Indonesia semakin sulit dan wilayah Indonesia semakin sempit. Kesulitan itu ditambah lagi dengan blokade ekonomi yang dilaksanakan Belanda.